DPR Dorong Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalbar

02-08-2016 / KOMISI V

 

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendorong PT Pelindo II untuk segera merealisasikan pembangunan pelabuhan samudera  di Pantai Kijing, Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.  Hal ini diperlukan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalbar.

 
Dalam kunjungannya, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta kepada semua pihak termasuk pemerintah daerah untuk membantu Pelindo II mengembangkan pelabuhan laut di Kijing karena Pelabuhan Pontianak sudah tidak memadai lagi untuk menampung kebutuhan aktivitas perdagangan.
 

“Pelabuhan ini sudah tidak bisa lagi dikembangkan, hanya bisa dilakukan efisiensi dengan modernisasi peralatan yang ada,” ungkap Lasarus saat memimpin kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (01/08/2016).

 

Selain itu, lanjut Lasarus, salah satu masalah yang dihadapi pelabuhan tersebut adalah kuatnya sedimentasi di sepanjang alur sungai Kapuas. Akibatnya, akses transportasi kapal semakin sulit karena tergantung pada pasang surut air laut.

 

 “Kami mendorong Pelindo cepat mencari solusi, supaya pelabuhan baru yang nanti bisa masuk kapal besar. Tidak seperti sekarang, tunggu jamnya dulu baru bisa sandar.  Dalam kota Pontianak juga sudah mulai macet, nah begitu peti kemas pindah kesana (Kijing), maka dengan sendirinya seluruh aktivitas terkait peti kemas ini akan keluar dari kota dan tidak mengganggu arus transportasi masyarakat dalam kota Pontianak,” jelas Lasarus.

 

Dalam pertemuannya dengan PT Pelindo II tersebut, hal senada disampaikan anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie (F-Nasdem) bahwa masalah pelabuhan ini sangat vital karena memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian Kalbar.

 
Selama ini untuk mengekspor salah satu komoditas utama Kalbar yaitu Crude Palm Oil (CPO), pengiriman harus melalui pelabuhan tetangga seperti Belawan sehingga pemerintah setempat tidak mendapatkan pajak dari kegiatan ekspor tersebut.  “Sampai saat ini kita tidak dapatkan devisa karena kita ekspor CPO dari pelabuhan lain,” tegasnya.
 

“Makanya kita minta apa yang menjadi hambatan, untuk mempermudah dan mempecepat sehingga pembangunan pelabuhan laut di Kijing segera terealisasi pada tahun 2020” imbuh politisi dari dapil Kalimantan Barat itu.

 

Nantinya, Pelabuhan Kijing akan menjadi pelabuhan di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I meliputi Sumatera dan Kalimantan Barat sehingga ekspor Kalbar bisa melalui pelabuhan tersebut. (ann,mp) foto:anne/mr.

BERITA TERKAIT
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...
Saadiah Tegaskan Pentingnya Ketahanan Air di Wilayah Kepulauan
04-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty melakukan kunjungan kerja ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Sabtu...
Jembatan Pulau Balang yang Akan Jadi Rest Area Harus Fokus Pada Keselamatan
30-07-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, IKN – Jembatan Pulau Balang di Penajam Paser Utara (PPU), yang menjadi penghubung vital antara Kota Balikpapan dan Kawasan...